BERITANEWS44.MY.ID,Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI justru
memunculkan polemik baru. Bukan hanya soal kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia, tetapi juga mengenai hak pensiun dan berbagai fasilitas negara
yang berpotensi tetap diterimanya. Persoalannya, legitimasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 hingga kini masih menjadi perdebatan, terutama
menyangkut perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Gibran sendiri telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026. Namun,
muncul pertanyaan mendasar: apakah pengunduran diri tersebut otomatis
membuat seluruh persoalan hukum terkait proses pencalonannya dianggap selesai? Terlebih, polemik mengenai putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk
maju sebagai calon wakil presiden saat itu tidak bisa dilepaskan dari kontroversi etik yang melibatkan Ketua MK kala itu, Anwar Usman.
Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak
Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, pejabat yang berhenti
dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji
pokok terakhir. Artinya, jika pemberhentian Gibran ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, hak tersebut secara hukum dapat diberikan.
PT Taspen bahkan menyebut Gibran berpotensi menerima pensiun pokok sekitar Rp20,16 juta per bulan, ditambah tunjangan keluarga sekitar Rp1,98 juta.
Totalnya mencapai kurang lebih Rp22 juta setiap bulan. Selain itu, UU tersebut juga mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan wakil presiden, mulai dari rumah
kediaman, kendaraan negara, biaya rumah tangga hingga perawatan kesehatan.
Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, King Faisal Sulaiman, mengingatkan bahwa hak
pensiun harus dibedakan dari persoalan legitimasi konstitusional seseorang ketika menduduki jabatan. Menurutnya,
pemberian hak mantan wakil presiden tidak cukup hanya berlandaskan surat pengunduran diri, tetapi harus memiliki kejelasan status hukum pemberhentian
dan penetapan administrasi negara. Dengan demikian, pertanyaan mengenai kelayakan Gibran menerima pensiun
bukan sekadar persoalan besaran uang, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban negara kepada publik.