Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Rakyat Mulai Bergerak! Petisi Desak Seluruh Anggota DPR Buka Ijazah Tembus 21 Ribu Tanda Tangan!

Selasa, 17 November 2026 | November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T09:43:17Z

BERITANEWS44.MY.ID,JAKARTA — Desakan publik agar para wakil rakyat transparan terkait rekam jejak 

pendidikannya semakin tak terbendung. Sebuah petisi di laman Change.org yang 
menuntut seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah dan riwayat 

pendidikan ke publik kini telah menembus angka lebih dari 21.000 dukungan.
Hingga berita ini diturunkan pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, petisi yang 

diinisiasi oleh Farida Octavia tersebut telah mengantongi 21.477 tanda tangan terverifikasi dan dibagikan secara masif sebanyak 26.035 kali di berbagai jejaring media sosial.

Gerakan akar rumput digital ini menyuarakan tiga desakan utama. 

Pertama, mendesak pimpinan DPR-RI agar mewajibkan transparansi penuh rekam jejak dan dokumen ijazah para anggota dewan, mulai dari jenjang menengah 

hingga perguruan tinggi, secara terbuka di ruang publik.

Kedua, petisi ini menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beserta 

kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh legislator aktif. Proses ini dituntut agar berjalan transparan, 

independen, dan hasilnya bisa diakses oleh masyarakat luas.

Ketiga, Farida mendesak kesadaran dari masing-masing anggota DPR-RI untuk secara sukarela mempublikasikan 

dokumen ijazah mereka. Langkah ini dinilai penting untuk membuktikan 

integritas sekaligus memulihkan kembali muruah dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.

Farida menegaskan, wakil rakyat adalah pemegang mandat konstitusi pengelola 

anggaran negara. Oleh karena itu, integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademis mereka adalah hal mutlak yang pantang ditutupi.

"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur 

akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tegas Farida dalam keterangan petisinya.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi 

dokumen pendidikan bagi seorang pejabat publik bukanlah sekadar isu privasi individual, melainkan bentuk 

pertanggungjawaban moral dan hukum.

"Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka 

legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan," pungkasnya.
×
Berita Terbaru Update