Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Makin Panas! Dikritik Soal Sensor Konten Bencana, Komdigi Ditantang Adu Data Dengan SAFEnet dan Remotivi!

Minggu, 15 November 2026 | November 15, 2026 WIB Last Updated 2026-11-14T22:36:13Z

BERITANEWS44.MY.ID,JAKARTA — Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kebijakan moderasi pemerintah kian memanas. Koalisi 

masyarakat sipil yang digawangi SAFEnet dan Remotivi secara terbuka menantang Menteri Komunikasi dan Digital 

(Menkomdigi) Meutya Hafid untuk hadir dalam debat publik dan adu data pada Selasa, 17 November 2026 mendatang.

Tantangan ini dipicu oleh temuan dugaan represi digital secara sistematis terhadap suara-suara kritis warga, khususnya terkait penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Melalui akun X resminya, @safenetvoice, SAFEnet mendesak transparansi kementerian. Berdasarkan 

pendokumentasian hingga 8 November 2026, tercatat ada 127 konten kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara yang dimoderasi atau dihapus. Mengejutkannya, 74 persen di 

antaranya (94 konten) diklaim dieksekusi atas permintaan resmi Komdigi.

Pembungkaman ini disebut sangat mencolok pada isu karhutla pertengahan Oktober lalu. Setidaknya 13 konten bernada kritik soal kabut asap terkena takedown atau pembatasan (geolock). 

Kasus paling disorot adalah penghapusan video investigasi Indeks Standar 

Pencemar Udara (ISPU) di TikTok dalam waktu 16 jam, serta pembatasan 

unggahan figur publik seperti komedian Wendi Cagur hingga Bupati Siak Afni Zulkifli. Platform X dan Threads menjadi medan moderasi paling masif.

Merespons "serangan" dan tantangan adu data tersebut, Komdigi menyatakan tidak gentar. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan pihaknya siap membuka dan 

menyandingkan data internal pemerintah dengan temuan masyarakat sipil.

"Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja. 

Makanya kita coba untuk ketemu dialogis, itu akan lebih enak," ujar Mediodecci, Jumat (13/11/2026).

Mediodecci juga kembali menepis keras stigma "tukang sensor" yang disematkan kepada lembaganya. Ia menjelaskan, kewenangan pemutusan akses secara sepihak oleh Komdigi hanya berlaku untuk judi online dan pornografi. Penindakan konten lainnya wajib melalui verifikasi dan 

rekomendasi instansi terkait, yang kemudian diproses ke platform digital melalui sistem kepatuhan SAMAN.

"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," pungkasnya meredam polemik.
×
Berita Terbaru Update