BERITANEWS44.MY.ID,JAKARTA – Polemik penggunaan anggaran negara untuk membayar jasa promosi influencer kembali menjadi sorotan. Di tengah temuan Indonesia
Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang
melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad, muncul kisah pilu 23 tenaga pendidik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, yang mengaku belum menerima hak finansial selama 11 bulan.
Temuan ICW mengungkap terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer dari dua kementerian, yakni
Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002. Pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang
terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Sejumlah paket di antaranya berupa promosi melalui
Instagram, TikTok, YouTube, hingga kehadiran dalam acara pemerintah.
Sementara itu, nasib berbeda dialami 23 guru di SD-SMP Satu Atap Talang Betung, Desa Perambahan, Kecamatan Abab, PALI. Pada 10 November 2026, sejumlah guru
mendatangi Kantor DPRD PALI untuk meminta kepastian pembayaran hak mereka. Salah seorang guru bernama Mita
mengaku mereka sudah 11 bulan belum menerima pembayaran, meskipun tetap menjalankan kewajiban mengajar setiap hari. Bahkan, untuk mencapai sekolah di
wilayah terpencil tersebut, para guru harus menyeberangi sungai dan mencari murid dari rumah ke rumah.
Bupati PALI Asgianto menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan kewenangan penganggaran. Menurutnya,
penugasan para guru berasal dari pemerintah pusat melalui APBN, sementara penggunaan APBD untuk
membayarkan hak mereka dikhawatirkan
bermasalah dengan aturan dan hasil pemeriksaan BPK. Kepala Dinas Pendidikan PALI, Harun, kemudian
menjelaskan bahwa pembayaran yang tertunda tersebut merupakan tunjangan khusus, bukan gaji pokok. Pihaknya mengaku masih mengupayakan penyelesaian melalui kajian regulasi.
Perbedaan nasib tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai
prioritas penggunaan uang negara. Ketika
pemerintah mengalokasikan miliaran rupiah untuk jasa promosi figur publik, puluhan guru di daerah terpencil justru
harus berjuang mendapatkan kepastian atas hak finansial mereka. Persoalan ini bukan semata-mata soal besarnya tarif
seorang artis, melainkan juga mengenai urgensi, transparansi, dan keberpihakan dalam penggunaan anggaran negara.