Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Di Tengah Mudahnya Uang Endors Rp14 Miliar Untuk Raffi Ahmad Cs, Ada Puluhan Guru Yang Belum Terima Gaji 11 Bulan

Minggu, 15 November 2026 | November 15, 2026 WIB Last Updated 2026-11-15T06:54:35Z


BERITANEWS44.MY.ID,JAKARTA – Polemik penggunaan anggaran negara untuk membayar jasa promosi influencer kembali menjadi sorotan. Di tengah temuan Indonesia 

Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang 

melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad, muncul kisah pilu 23 tenaga pendidik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, yang mengaku belum menerima hak finansial selama 11 bulan.

Temuan ICW mengungkap terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer dari dua kementerian, yakni 

Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002. Pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang 

terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Sejumlah paket di antaranya berupa promosi melalui 

Instagram, TikTok, YouTube, hingga kehadiran dalam acara pemerintah.

Sementara itu, nasib berbeda dialami 23 guru di SD-SMP Satu Atap Talang Betung, Desa Perambahan, Kecamatan Abab, PALI. Pada 10 November 2026, sejumlah guru 

mendatangi Kantor DPRD PALI untuk meminta kepastian pembayaran hak mereka. Salah seorang guru bernama Mita 

mengaku mereka sudah 11 bulan belum menerima pembayaran, meskipun tetap menjalankan kewajiban mengajar setiap hari. Bahkan, untuk mencapai sekolah di 

wilayah terpencil tersebut, para guru harus menyeberangi sungai dan mencari murid dari rumah ke rumah.

Bupati PALI Asgianto menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan kewenangan penganggaran. Menurutnya, 

penugasan para guru berasal dari pemerintah pusat melalui APBN, sementara penggunaan APBD untuk 

membayarkan hak mereka dikhawatirkan 

bermasalah dengan aturan dan hasil pemeriksaan BPK. Kepala Dinas Pendidikan PALI, Harun, kemudian 

menjelaskan bahwa pembayaran yang tertunda tersebut merupakan tunjangan khusus, bukan gaji pokok. Pihaknya mengaku masih mengupayakan penyelesaian melalui kajian regulasi.

Perbedaan nasib tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai 

prioritas penggunaan uang negara. Ketika 

pemerintah mengalokasikan miliaran rupiah untuk jasa promosi figur publik, puluhan guru di daerah terpencil justru 

harus berjuang mendapatkan kepastian atas hak finansial mereka. Persoalan ini bukan semata-mata soal besarnya tarif 

seorang artis, melainkan juga mengenai urgensi, transparansi, dan keberpihakan dalam penggunaan anggaran negara.
×
Berita Terbaru Update