BERITANEWS44.MY.ID,Kejadian viral mengenai pencopotan dan pembalikan foto Wakil Presiden Republik Indonesia di Ruang Rapat Badan Anggaran
(Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian publik secara luas.
Insiden pencopotan serta pembalikan foto Wakil Presiden di ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat berawal dari surat
permohonan audiensi yang diajukan oleh delegasi Masyarakat Sipil Jawa Barat pada 10 November 2026.
Audiensi tersebut dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Buki Wibawa, bersama Wakil Ketua DPRD, Pak Iwan.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh puluhan tokoh perwakilan masyarakat sipil tersebut, delegasi menyampaikan lima poin pernyataan sikap terkait dinamika politik nasional.
Selain menyampaikan aspirasi, mereka juga menyerahkan secara simbolik sebuah figura foto Wakil Presiden kepada
pimpinan DPRD untuk diteruskan ke DPR RI.
Setelah sesi audiensi utama selesai dan dilanjutkan dengan foto bersama, terjadi aksi spontan dari peserta yang berdiri di barisan belakang.
Mereka mencopot foto Wakil Presiden yang terpasang di dinding ruang Badan Anggaran dan memegangnya dalam posisi terbalik saat sesi foto berlangsung.
Pimpinan DPRD yang berada di posisi depan tidak menyadari bahwa foto di dinding tersebut telah dicopot dan dipegang terbalik hingga rekaman videonya viral di media sosial dan
menimbulkan kesalahpahaman publik.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa,
menegaskan bahwa aksi pencopotan foto dilakukan murni oleh oknum peserta
audiensi dan bukan atas instruksi maupun sikap institusi DPRD.
Pihak DPRD Jawa Barat menyatakan keberatan atas tindakan mencopot foto tanpa izin tuan rumah karena melanggar etika bertamu, serta telah meminta klarifikasi tertulis dari pihak delegasi.
Pihak delegasi pun mengonfirmasi bahwa aksi tersebut merupakan tindakan
spontanitas individu di barisan belakang dan bukan bagian dari skenario rombongan.
Saat ini foto tersebut telah dipasang kembali di ruang Banggar, dan DPRD Jawa Barat menegaskan akan selalu mengikuti
aturan resmi dari pemerintah pusat mengenai penataan foto kenegaraan.