BERITANEWS44.MY.ID,Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung oleh Paguyuban Pedagang Taman Cihapit
(PPTC). Gugatan tersebut menjadi langkah hukum para pedagang untuk
memperjuangkan kepastian nasib 139 pelaku UMKM di tengah rencana penataan kawasan Taman Cihapit, Kota Bandung.
Gugatan yang didaftarkan pada 6 November 2026 melalui kuasa hukum Aswin Soemdiat Tarigan itu
dilatarbelakangi kekhawatiran pedagang terhadap kelanjutan proses penertiban yang berpotensi berujung pada pembongkaran tempat usaha.
Ketua PPTC, Tris Sutrisno, mengatakan langkah hukum tersebut bukan dimaksudkan untuk menentang kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pihaknya ingin
memperoleh kepastian sekaligus membuka ruang komunikasi agar persoalan penataan kawasan dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama.
“Kami ke PTUN supaya lebih kuat lagi, agar bisa duduk bersama pemerintah dan benar-benar mendapatkan solusi. Kami bukan melawan pemerintah, tetapi ingin menjadi mitra pemerintah,” ungkapnya.
Tris mengaku khawatir apabila proses penertiban terus berlanjut hingga
diterbitkannya surat peringatan berikutnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berujung pada pembongkaran atau eksekusi oleh Satpol PP Kota Bandung.
Karena itu, PPTC meminta Pemkot Bandung tidak mengambil langkah pembongkaran sebelum memberikan kepastian mengenai tempat usaha pengganti bagi para pedagang.
Ia menegaskan, keberadaan 139 pedagang di kawasan tersebut berkaitan langsung dengan sumber penghidupan keluarga masing-masing.
“Kami ini mitra pemerintah. Harapan kami, jangan dulu dibongkar sebelum benar-
benar ada solusi untuk kami. Kami mewakili 139 pedagang yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga,” tegasnya.
Di tengah proses komunikasi dan upaya hukum tersebut, PPTC juga menawarkan alternatif penataan lokasi berjualan. Salah satunya dengan memindahkan tempat
usaha ke area belakang, tepatnya di atas lahan milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKP) Kota Bandung.
Usulan itu diperkirakan menggeser posisi pedagang sekitar 4,5 meter dari lokasi saat ini. Menurut Tris, alternatif tersebut turut mempertimbangkan keberadaan pepohonan di kawasan Taman Cihapit
agar tidak perlu ada pohon yang ditebang demi menyediakan ruang berjualan.
“Kurang lebih sekitar 4,5 meter ke belakang. Di sini ada pohon, tidak mungkin juga kita tebang karena itu bagian dari penghijauan. Minimal kami bisa berjualan di belakang pohon,” katanya.
PPTC mengaku telah melakukan komunikasi dengan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Koperasi dan UKM, Distarcip, serta DPKP Kota Bandung.
Pembicaraan tersebut disebut mulai menunjukkan perkembangan untuk mencari jalan keluar bagi para pedagang.
Tris menyatakan, pihaknya tidak keberatan dengan rencana pemerintah membangun
infrastruktur di kawasan tersebut, termasuk memperbaiki trotoar dan drainase. Namun, keberlanjutan usaha masyarakat tetap perlu menjadi bagian dari pertimbangan penataan.
“Kami tidak menolak pemerintah membangun infrastruktur, baik trotoar maupun drainase. Yang kami harapkan adalah solusi. Kami punya sedikit
gambaran dan ingin bergeser ke belakang, yaitu ke tanahnya DPKP,” ucap Tris saat ditemui di Jalan Taman Cibeunying Utara, Sabtu (14/11/2026).
Selain mengusulkan pergeseran lokasi, para pedagang juga menyatakan kesediaannya untuk mengikuti skema kerja sama dengan pemerintah apabila
mendapatkan tempat usaha yang memiliki kepastian hukum.
Tris menilai, pemanfaatan lahan yang lebih
jelas dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk menata aktivitas perdagangan sekaligus memberikan legalitas kepada para pelaku UMKM.
Dengan demikian, keberadaan pedagang yang selama ini dianggap ilegal dapat diarahkan menjadi kegiatan usaha yang
legal dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
“Kalau kami mundur ke belakang dan dijadikan PAD, supaya yang tadinya dianggap bangunan liar menjadi legal. Jadi, dari ilegal menjadi legal dan kami
juga bisa membantu pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, apabila Pemkot Bandung menyetujui usulan relokasi dan
memberikan kepastian bagi para pedagang, PPTC siap mendukung kebijakan tersebut. Bahkan, pihaknya terbuka untuk mempertimbangkan
pencabutan gugatan yang telah diajukan ke PTUN.
“Kalau pemerintah sudah memutuskan dan memberikan solusi kepada masyarakat, insyaallah kami sangat
mendukung. Kalau memang ada progres ke belakang, alhamdulillah,” tegasnya.
Persoalan penataan kawasan Taman Cihapit juga berkaitan dengan keberadaan sentra perdagangan yang telah
berkembang selama puluhan tahun. PPTC berharap kawasan tersebut tidak hanya dipertahankan sebagai tempat mencari nafkah, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata kuliner dan ekonomi kreatif di Kota Bandung.
Tris menjelaskan, jenis usaha di Taman Cihapit mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Kawasan yang
sebelumnya dikenal dengan perdagangan aksesori dan audio mobil hingga barang antik, kini juga diisi berbagai usaha kuliner.
Sebagian pedagang bahkan merupakan generasi penerus keluarga yang telah menjalankan usaha di kawasan tersebut sejak puluhan tahun lalu.
“Sejarah itu mah. Mungkin kan namanya juga jualan pasti kan varian dalam arti dulu audio mobil, dulu barang antik.
Dikarenakan mungkin kemajuan zaman ya maka sekarang kuliner,” sebutnya.
Sementara itu, salah seorang pedagang UMKM Taman Cihapit, Irfan Fitra Fauzan, berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil keputusan terkait penertiban.
Menurutnya, tempat berjualan bukan sekadar lokasi menjalankan aktivitas perdagangan, melainkan sumber
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Kami sebagai pedagang tentu ingin tetap bisa bekerja dan mencari nafkah dengan
tenang. Kami tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah, tetapi kami berharap ada solusi yang jelas dan manusiawi. Jangan sampai penertiban justru membuat masyarakat kecil
kehilangan mata pencahariannya tanpa kepastian tempat usaha pengganti,” kata Irfan.
Berdasarkan agenda yang disampaikan PPTC, sidang perdana gugatan terhadap Satpol PP Kota Bandung dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026 mendatang.
Melalui proses tersebut, para pedagang berharap terdapat kepastian dalam penyelesaian persoalan penataan Taman Cihapit. Mereka juga berharap komunikasi
dengan Pemkot Bandung dapat menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan pembangunan infrastruktur berjalan tanpa
menghilangkan sumber penghidupan 139 pelaku UMKM.