BERITANEWS.BIZ.ID,Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman resmi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
DPR RI oleh Koalisi Advokasi Perampasan Aset bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (19/11/2026).
Keduanya diadukan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan keterlibatan masyarakat.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pihaknya tidak
pernah mendapatkan akses terhadap draf RUU Perampasan Aset yang dibahas DPR. Bahkan, hingga aturan tersebut disahkan
menjadi undang-undang, dokumen resminya disebut belum tersedia di situs DPR.
Menurut Ibrahim, banyaknya rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar DPR tidak otomatis menunjukkan adanya
partisipasi publik yang bermakna. Sebab, masyarakat tidak bisa memberikan masukan secara maksimal tanpa mengetahui draf aturan yang sedang dibahas.
Pengaduan tersebut telah diterima Sekretariat MKD dan mendapatkan nomor
registrasi. ICW berharap laporan itu ditindaklanjuti dan MKD menjatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran etik terhadap Puan dan Habiburokhman terbukti.
Sebelumnya, koalisi juga telah melayangkan somasi kepada pimpinan DPR pada 13 November 2026. Namun, karena tuntutan pembukaan draf RUU
tidak dipenuhi, mereka akhirnya menempuh jalur pengaduan etik, bertepatan dengan pengesahan UU
Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).