Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Dinilai Tak Transparan, Puan dan Habiburokhman Dilaporkan Ke MKD Soal RUU Perampasan Aset

Jumat, 20 November 2026 | November 20, 2026 WIB Last Updated 2026-11-20T00:19:31Z

BERITANEWS.BIZ.ID,Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman resmi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 

DPR RI oleh Koalisi Advokasi Perampasan Aset bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (19/11/2026).

Keduanya diadukan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses 

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan keterlibatan masyarakat.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pihaknya tidak 

pernah mendapatkan akses terhadap draf RUU Perampasan Aset yang dibahas DPR. Bahkan, hingga aturan tersebut disahkan 

menjadi undang-undang, dokumen resminya disebut belum tersedia di situs DPR.

Menurut Ibrahim, banyaknya rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar DPR tidak otomatis menunjukkan adanya 

partisipasi publik yang bermakna. Sebab, masyarakat tidak bisa memberikan masukan secara maksimal tanpa mengetahui draf aturan yang sedang dibahas.

Pengaduan tersebut telah diterima Sekretariat MKD dan mendapatkan nomor 

registrasi. ICW berharap laporan itu ditindaklanjuti dan MKD menjatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran etik terhadap Puan dan Habiburokhman terbukti.

Sebelumnya, koalisi juga telah melayangkan somasi kepada pimpinan DPR pada 13 November 2026. Namun, karena tuntutan pembukaan draf RUU 

tidak dipenuhi, mereka akhirnya menempuh jalur pengaduan etik, bertepatan dengan pengesahan UU 

Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).
×
Berita Terbaru Update