BERITANEWS.BIZ.ID,Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI seolah ikut menggeser perhatian publik dari kasus
dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Padahal, kasus tersebut sebelumnya menjadi salah satu isu politik dan hukum paling menyita perhatian. Listyo bersama tiga perwira tinggi dan mantan pejabat
kepolisian lainnya terseret dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, aktivis hingga pengusaha.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran masing-masing tersangka. Listyo disebut sebagai pihak yang diduga
menentukan target penyadapan sekaligus menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 12 November 2026, pemberitaan politik nasional mulai
diramaikan oleh perkembangan baru tersebut. Polemik ijazah, ancaman pemakzulan hingga dinamika politik keluarga Jokowi juga ikut bergeser.
Meski sorotan publik terhadap kasus penyadapan mulai terbagi, proses
penanganannya belum berhenti. Dua pejabat kepolisian, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, telah diberhentikan tidak dengan hormat melalui proses etik.
Sementara itu, Listyo masih berstatus tersangka dan dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan berikutnya.
Kasus ini pun menyisakan pertanyaan besar: apakah pengunduran diri Gibran hanya menjadi peristiwa politik baru yang mengalihkan perhatian masyarakat,
sementara dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara masih menunggu penyelesaian hukum?