Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Yusril Ungkap Listyo Lakukan Penyadapan Untuk Lumpuhkan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | November 04, 2026 WIB Last Updated 2026-11-04T14:30:45Z


BERITANEWS44.COM,JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza 

Mahendra, mengungkap perkembangan mengejutkan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua 

jenderal polisi lainnya. Yusril menyebut, penyidikan mulai menemukan indikasi bahwa penyadapan tersebut diduga bertujuan melumpuhkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11/2026). Menurutnya, hasil pengembangan penyelidikan dan 

penyidikan mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa indikasi tersebut masih dalam proses pendalaman dan belum menjadi kesimpulan final.

“Walaupun tentu ini masih dalam proses pendalaman, tapi setidaknya publik dapat mengetahui bahwa ada indikasi mengarah makar,” kata Yusril.

Yusril menjelaskan, dugaan tersebut bukan mengarah pada rencana pembunuhan Presiden, melainkan kemungkinan adanya keinginan untuk membuat Prabowo tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahan. 

Motif dan tujuan penyadapan yang diduga dilakukan secara spesifik terhadap Presiden kini menjadi fokus pendalaman penyidik Bareskrim Polri.

“Kalau dikatakan membunuh rasanya tidak, tapi mengarah kepada suatu keinginan untuk melumpuhkan. Karena jika Presiden itu tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami oleh para penyidik sekarang ini,” ujarnya.

Yusril juga menyebut perkembangan perkara mulai membuka pertanyaan mengenai motif di balik penyadapan, termasuk untuk apa informasi yang diperoleh melalui aktivitas tersebut digunakan. Indikasi dugaan makar itu 

dikaitkan dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional. Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan 

pemerintahan, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, bahkan pidana mati.

Kasus ini sebelumnya menyeret Listyo Sigit bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai 

tersangka dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik. Namun, Yusril menegaskan bahwa dugaan makar masih sebatas 

indikasi yang sedang didalami. Belum ada keputusan final mengenai penerapan pasal makar terhadap ketiga tersangka.
×
Berita Terbaru Update