BERITANEWS44.MY.ID,Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diwarnai polemik. Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendirikan tenda dan bermalam di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak Senin
(16/11/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan pencairan dana investasi pembangunan dapur MBG serta perubahan kebijakan operasional.
Para mitra yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T itu datang dari berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, Kuningan, Jember hingga Madura. Mereka mengaku sudah
menunggu lebih dari satu tahun untuk mendapatkan kepastian pembayaran investasi pembangunan dapur. Perwakilan mitra wilayah 3T, Iman Rohiman,
mengungkapkan bahwa pembangunan satu dapur membutuhkan dana sekitar Rp1,5 miliar. Namun, hingga kini pihaknya mengaku belum menerima pembayaran dari program tersebut.
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan persoalan tersebut membuat sejumlah mitra terjerat utang karena modal pembangunan dapur berasal dari pinjaman. Bahkan, biaya
pembangunan dapur di wilayah Papua disebut bisa mencapai Rp3 miliar. Kondisi semakin berat setelah terbitnya SK Kepala
BGN Nomor 63551 Tahun 2026 yang mengubah skema pendanaan menjadi berbagi biaya atau sharing cost serta menyesuaikan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Perubahan kebijakan tersebut diklaim membuat pengeluaran operasional lebih besar dibandingkan pemasukan.
Dampaknya, sejumlah pengelola terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja. Herwil mencontohkan, jumlah relawan di
salah satu dapur yang sebelumnya mencapai 47 orang harus dipangkas
menjadi 24 orang. Mitra lainnya bahkan menghadapi pilihan antara mengurangi jumlah pekerja atau memangkas upah mereka.
Para mitra menuntut BGN memberikan kepastian pembayaran investasi,
mengembalikan skema kerja sama seperti petunjuk teknis awal, serta mencabut SK Nomor 63551 Tahun 2026. Mereka juga mendesak agar BGN mengambil alih aset
dapur yang telah dibangun dengan memberikan penggantian sesuai nilai investasi. Massa menyatakan akan
bertahan di depan kantor BGN hingga Jumat (20/11/2026) dan menuntut bertemu langsung dengan Kepala BGN Sudaryono.