BERITANEWS44.MY.ID,JAKARTA – Proses politik untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah pendidikan
Gibran. Usulan tersebut diterima pimpinan DPR dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut mencapai 120 orang. Seluruh delapan fraksi di DPR turut mengirimkan perwakilannya untuk menyerahkan
dokumen pengajuan HMP. Rinciannya, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.
Para pengusul menilai terdapat persoalan terkait pemenuhan syarat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Mereka mendasarkan pengajuan tersebut pada sejumlah putusan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Anggota DPR dari
Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut penggunaan hak konstitusional tersebut dapat bermuara pada proses pemakzulan atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Saan Mustopa mengatakan usulan HMP selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk diteruskan ke rapat paripurna.
Berdasarkan jadwal, rapat paripurna DPR terdekat akan digelar Kamis (12/11/2026). Pengajuan ini telah melampaui syarat minimal 25 anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan UU MD3.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden. Usulan tersebut masih harus melalui
mekanisme pembahasan dan persetujuan di DPR. Apabila disetujui melalui mekanisme konstitusional, proses selanjutnya dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan
pemberhentian diproses melalui MPR. Dengan dukungan 120 anggota dari seluruh delapan fraksi, polemik ijazah Gibran kini memasuki tahapan politik yang lebih serius.