BERITANEWS44.MY.ID,Gelombang kekecewaan terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan. Ribuan mitra Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) mengeluhkan kebijakan baru yang dinilai merugikan investasi dan menghambat operasional dapur MBG.
Salah satu aksi protes datang dari mitra SPPG se-Jawa Barat yang mendatangi kantor BGN di Jakarta Pusat pada Senin, 2 November 2026. Mereka meminta
kepastian mengenai nasib pembangunan dapur MBG yang sudah telanjur dibangun tetapi belum bisa beroperasi akibat kebijakan moratorium.
Koordinator aksi, Iman Rohiman, mengatakan banyak mitra harus mencari pinjaman untuk membiayai pembangunan
dapur. Namun, setelah investasi dikeluarkan, operasional justru tidak kunjung mendapatkan kepastian. Ia meminta Kepala BGN Sudaryono bertanggung jawab mencari solusi atas persoalan tersebut.
Iman mengungkapkan, dari sekitar 6.000 titik dapur di Jawa Barat, diperkirakan 800 hingga 1.000 dapur belum beroperasi dan belum mendapatkan pembayaran. Menurutnya, mitra bukan pihak yang menghambat program pemerintah,
melainkan ikut mengeluarkan modal untuk menyukseskan MBG.
Persoalan semakin meluas setelah kebijakan penyesuaian insentif dan skema operasional baru BGN menuai protes. Sejumlah mitra menilai pemangkasan subsidi operasional, penghapusan biaya
sewa kendaraan, serta pengurangan jumlah relawan berpotensi membuat dapur kesulitan bertahan. Sebanyak 68 SPPG di Priangan Timur bahkan meminta Sudaryono mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Di sisi lain, BGN menyatakan penyesuaian insentif dilakukan untuk membuat pembiayaan lebih proporsional
berdasarkan jumlah penerima manfaat. Perubahan tata kelola tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan program MBG. Namun, para mitra masih menuntut
kepastian mengenai investasi, pembayaran, dan keberlanjutan operasional dapur.