Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Ngebet Pindahkan Badak? Perairan Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon Ditetapkan Jadi Wilayah Tambang

Selasa, 17 November 2026 | November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T09:51:59Z

BERITANEWS44.MY.ID,Penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten 

Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai sorotan. Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini 

memunculkan pertanyaan besar, terutama 

karena kawasan tersebut merupakan habitat terakhir Badak Jawa yang keberadaannya kini sangat terbatas.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 

65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang 

berlaku sejak Februari 2026. Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, perairan di sekitar Ujung Kulon masuk dalam kategori WUP mineral logam.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan penetapan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa masuknya suatu wilayah dalam peta WUP 

tidak otomatis membuat aktivitas pertambangan bisa langsung dilakukan. Pelaksanaannya tetap bergantung pada 

kesesuaian tata ruang daerah serta persyaratan perizinan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Kontroversi semakin menguat setelah muncul wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di luar Ujung Kulon. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan 

Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan gagasan pemindahan atau pengembangan populasi 

badak untuk mengantisipasi ancaman bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Kementerian Kehutanan menyatakan penjajakan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai calon habitat kedua masih dalam tahap kajian. Belum ada 

keputusan teknis mengenai lokasi, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode 

maupun waktu pelaksanaannya. Pemerintah juga menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama yang harus dilindungi.

Namun, munculnya dua kebijakan tersebut dalam waktu berdekatan memunculkan kecurigaan dan pertanyaan publik. Apakah rencana pengembangan habitat kedua 

benar-benar semata-mata untuk kepentingan konservasi, sementara perairan di sekitar habitat asli badak justru masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan? Pemerintah perlu 

memberikan penjelasan terbuka agar upaya penyelamatan satwa langka ini tidak menimbulkan spekulasi mengenai kepentingan lain di baliknya.
×
Berita Terbaru Update