BERITANEWS44.MY.ID,Penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten
Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai sorotan. Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini
memunculkan pertanyaan besar, terutama
karena kawasan tersebut merupakan habitat terakhir Badak Jawa yang keberadaannya kini sangat terbatas.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor
65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang
berlaku sejak Februari 2026. Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, perairan di sekitar Ujung Kulon masuk dalam kategori WUP mineral logam.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan penetapan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa masuknya suatu wilayah dalam peta WUP
tidak otomatis membuat aktivitas pertambangan bisa langsung dilakukan. Pelaksanaannya tetap bergantung pada
kesesuaian tata ruang daerah serta persyaratan perizinan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Kontroversi semakin menguat setelah muncul wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di luar Ujung Kulon. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan
Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan gagasan pemindahan atau pengembangan populasi
badak untuk mengantisipasi ancaman bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Kementerian Kehutanan menyatakan penjajakan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai calon habitat kedua masih dalam tahap kajian. Belum ada
keputusan teknis mengenai lokasi, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode
maupun waktu pelaksanaannya. Pemerintah juga menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama yang harus dilindungi.
Namun, munculnya dua kebijakan tersebut dalam waktu berdekatan memunculkan kecurigaan dan pertanyaan publik. Apakah rencana pengembangan habitat kedua
benar-benar semata-mata untuk kepentingan konservasi, sementara perairan di sekitar habitat asli badak justru masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan? Pemerintah perlu
memberikan penjelasan terbuka agar upaya penyelamatan satwa langka ini tidak menimbulkan spekulasi mengenai kepentingan lain di baliknya.