BERITANEWS44.MY.ID,Polemik surat keterangan (Suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka belum berakhir. Dua kelompok masyarakat yang melaporkan dugaan pemalsuan dan penggunaan
dokumen pendidikan dalam pencalonan Pilpres 2024 kini mendesak Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan mereka.
Dua pelapor tersebut adalah Raja dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan Regas dari Pengacara dan Jawara Bela Ummat (Pejabat). Keduanya melaporkan persoalan tersebut pada 5 Oktober 2026.
Pada Senin (16/11/2026), mereka kembali mendatangi Bareskrim Polri bersama tim kuasa hukum untuk menyerahkan surat permohonan percepatan penanganan laporan.
Raja mengaku laporan yang sudah berjalan sekitar satu bulan belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Ia menyebut para pelapor bahkan telah dua kali menjalani
pemeriksaan, tetapi meminta polisi segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kemendikdasmen dan KPU.
Kuasa hukum pelapor, Syamsir Djalil, mengatakan terdapat sejumlah aspek yang perlu didalami penyidik, mulai dari kebenaran materiil dokumen, proses penerbitan Suket, hingga dugaan
penggunaan dokumen tersebut sebagai persyaratan pencalonan Gibran. Perkara itu dikaitkan dengan Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pemalsuan surat.
Sebelumnya, polemik ini juga mencuat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Para pelapor mempersoalkan dasar penerbitan Suket penyetaraan
pendidikan Gibran yang berkaitan dengan riwayat pendidikannya di UTS Insearch, Australia. Mereka juga merujuk pada
putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Suket tersebut. Meski demikian, dugaan tindak pidana dalam laporan itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin,
menegaskan pihaknya tidak berniat mencabut laporan maupun menempuh penyelesaian melalui restorative justice. Mereka menginginkan perkara tersebut
diproses hingga pengadilan. Kini, desakan diarahkan kepada Bareskrim agar segera menentukan langkah hukum atas laporan dugaan pemalsuan dan penggunaan Suket pendidikan tersebut.