BERITANEWS44.MY.ID,JAKARTA – Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah polemik kontrak jasa influencer bernilai
miliaran rupiah dengan sejumlah kementerian mencuat ke publik.
Artis yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu
akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui video yang
diunggah di akun Instagram pribadinya, Senin (16/11/2026).
Raffi mengakui adanya kerja sama dengan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum dirinya menjabat sebagai utusan khusus presiden.
Sementara kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berlangsung ketika dirinya sudah
menduduki jabatan tersebut. “Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” kata Raffi.
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap nilai pengadaan jasa influencer yang
melibatkan perusahaan Raffi, PT RANS Animasi Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, kerja sama dengan
Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan dengan KKP sekitar Rp10,8 miliar. Jika digabungkan, total nilai kontrak mencapai
Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar sepanjang 2024-2026.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat, terutama warga terdampak bencana. Ia
menyebut bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan kebutuhan lainnya. Untuk tahap awal, penyaluran bantuan difokuskan ke Pidie
Jaya dan Gayo Lues, Aceh. Raffi juga menegaskan dana tersebut tidak akan memotong honor kru, pekerja, maupun UMKM lokal yang terlibat dalam kegiatan produksi.
Raffi turut menyatakan terbuka terhadap
pemeriksaan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai kelanjutan pekerjaannya
sebagai pekerja seni, termasuk menerima
endorsement. Meski demikian, Raffi mengakui bahwa statusnya sebagai pejabat negara membuat aspek etika,
kepatutan, dan kepercayaan publik harus menjadi pertimbangan dalam setiap
keputusan. Ia berjanji menjadikan polemik tersebut sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati ke depannya.