Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

KPK sita dokumen HGB kota baru Parahyangan, Bos pengembang kembali diperiksa

Minggu, 08 November 2026 | November 08, 2026 WIB Last Updated 2026-11-08T13:46:07Z
BERITANEWS44.MY.ID,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik suap dalam 

pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kali ini, penyidik mendalami proses perpanjangan sertifikat HGB kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK kembali memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, Ryan Brasali, sebagai saksi pada Jumat (6/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Ryan difokuskan pada proses perpanjangan sertifikat HGB tanah milik Kota Baru Parahyangan.

"Saksi Saudara RYN hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).

Selain menelusuri proses administrasi perpanjangan sertifikat, penyidik juga menggali informasi mengenai keterlibatan pihak lain yang diduga ikut mengurus dokumen pertanahan tersebut ke Kementerian ATR/BPN.

"Selain itu, penyidik meminta keterangan soal peran pihak-pihak lainnya yang melakukan pengurusan SHGB ke Kementerian ATR/BPN," jelasnya.

Pemeriksaan terhadap Ryan Brasali kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya, ia telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada Jumat (23/10/2026).

Saat itu, Ryan diperiksa bersama empat orang lainnya yang berasal dari PT Bela Parahiyangan Investindo.

Mereka adalah Yunan Mahastra Satria selaku Manajer Humas, Ari Awan Nuryatmi selaku Manajer Legal, Evelin Lili sebagai Manajer Accounting, serta Albertus Pratomo yang menjabat Direktur Utama PT Bela Parahiyangan Investindo.

Pemeriksaan terhadap jajaran perusahaan tersebut dilakukan untuk mengurai proses pengurusan sertifikat HGB, termasuk pihak-pihak yang berkomunikasi dan terlibat dalam pengurusannya.

KPK ingin mengetahui bagaimana proses perpanjangan sertifikat berlangsung serta apakah terdapat pemberian uang kepada oknum pejabat pertanahan untuk memuluskan proses administrasi tersebut.

Keterlibatan PT Bela Parahiyangan Investindo dalam penyidikan perkara ini juga terlihat dari penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor perusahaan tersebut di Kabupaten Bandung Barat.

Penggeledahan berlangsung pada Selasa (29/9/2026). Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen yang berkaitan dengan pengurusan perpanjangan sertifikat HGB ke Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan dokumen tersebut.

"Barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan kemarin di antaranya dokumen perpanjangan HGB ke Kementerian ATR/BPN," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

KPK juga menduga terdapat pemberian sejumlah uang dari pihak swasta PT Bela Parahiyangan Investindo kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan sertifikat tersebut.

"Pihak Bela Parahiyangan, yang merupakan salah satu pihak swasta, diduga juga memberikan sejumlah uang kepada oknum di Kementerian ATR/BPN dalam pengurusan HGB," ungkap Budi.

Dalam perkembangan penyidikan berikutnya, KPK turut mendalami dugaan pemberian uang sebesar Rp2,1 miliar yang berkaitan dengan pengurusan perpanjangan HGB Kota Baru Parahyangan.

Meski demikian, penyidik masih menelusuri alur pemberian uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam transaksi tersebut.

Kasus dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB proyek PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak perusahaan, serta sejumlah pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara.

Delapan tersangka tersebut meliputi:

1. Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
2. Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
3. Adrianto Pitojo Adi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
4. Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
5. Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
6. Rizal Pahlevi, pihak swasta.
7. Erwin, pihak swasta.
8. Muhammad Fakhry, pihak swasta.

Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan aset lainnya dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.

Penyidikan kemudian berkembang dengan memeriksa sejumlah pihak dari perusahaan pengembang, jajaran Kementerian ATR/BPN, hingga pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengurusan pertanahan.

Tidak hanya berfokus pada dugaan suap pengurusan HGB, KPK juga 

mengembangkan penyidikan terhadap dugaan penerimaan uang lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Salah satu aspek yang ditelusuri adalah dugaan penerimaan berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan di lingkungan kementerian tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik turut mendalami kemungkinan adanya penerimaan uang dari layanan pertanahan lainnya.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga 

juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," jelas Budi.

Dengan pengembangan tersebut, KPK berupaya mengungkap lebih jauh dugaan praktik korupsi yang tidak hanya berkaitan dengan pengurusan sertifikat HGB, tetapi 

juga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam layanan pertanahan dan pengelolaan jabatan di lingkungan ATR/BPN.


×
Berita Terbaru Update