BERITANEWS44.COM,Warga Tamansari, Kota Bandung, Eva Eryani mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait permohonan penyidikan kembali atau membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Wakil Wali Kota
Bandung, Erwin dan Rendiana Awangga dalam perkara dugaan penyalahgunaan gunaan wewenang.
Permohonan itu teregister dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2026/PN Bdg. Dalam petitum permohonan, ia meminta hakim menyatakan penghentian penyidikan dan penerbitan SP3 atas nama Erwin dan Rendiana Awangga tidak sah serta batal demi hukum.
Eva juga meminta agar Kejari Kota Bandung melanjutkan proses penyidikan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Namun upayanya kini kandas setelah Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung memutuskan menolak semua permohonan Eva. Putusan itu mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku bahwa pihak yang berhak
mengajukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah korban, pelapor, atau kuasa hukumnya.
"Menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh termohon (Kejaksaan)," kata hakim
tunggal Sigit Susanto saat membacakan amar putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Senin, 2 November 2026.
"Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat
persidangan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," sambungnya.
Eva mengaku kecewa atas keputusan hakim tersebut. Menurutnya, sebagai warga Kota Bandung, ia merasa memiliki hak yang sama.
"Kecewa sudah biasa Jadi saya anggap semua apa yang kita lakukan sebagai warga negara, saya punya hak juga untuk mempertanyakan pidana-pidana korupsi ini harus diawasi oleh kita sebagai warga negara juga kan," ungkapnya.
Di satu sisi, ia mempertanyakan langkah Kejari Kota Bandung mengeluarkan SP3 terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin setelah sebelumnya dinyatakan sebagai
tersangka dengan alat bukti yang sah. Padahal saat Erwin mengajukan praperadilan atas status tersangkanya, hakim menolak.
"Sebenarnya korupsi di negara ini kan sebagai extraordinary crime. Jadi harus dilakukan penanganannya secara luar biasa juga. Nah, itu yang kemudian saya pikir SP3 ini seharusnya berlanjut gitu," kata dia.
Sementara itu, Kuasa Hukum Eva dari PBHI, Deti Sopandi menyebut status kliennya merupakan warga yang menjadi korban penggusuran dari Pemkot
Bandung. Menurutnya, secara umum Eva berhak mengajukan permohonan agar Kejari Bandung membatalkan surat SP3 Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.
"Sebagaimana yang namanya persoalan korupsi atau kasus korupsi itu tuh kan itu hukumnya hukum publik, pidana publik.
Dan untuk korupsi itu tuh punya ciri khas sendiri, karakteristik sendiri gitu yang tadi dikatakan bahwa korupsi itu termasuk ke dalam kejahatan luar biasa gitu dan penanganannya harus luar biasa," bebernya.
Deti pun memastikan akan berkoordinasi lebih lanjut usai mendengar langsung putusan hakim tunggal. Dia berpendapat, hakim PN Kelas IA Bandung tidak bisa mengambil keputusan yang progresif dan cenderung menjadi corong UU.
"Hakim lagi-lagi hanya menjadi sekadar corong aturan atau corong undang-undang, dia tidak bisa mampu melampaui apa yang ditugaskan atau diamanatkan kepada dia," kata dia.