BERITANEWS44.MY.ID,JAKARTA – Dua program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, kembali
memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan tenaga profesional. Program yang menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat tersebut justru
dihadapkan pada persoalan ketersediaan tenaga ahli gizi dan dokter.
Dalam program MBG, persoalan tenaga ahli gizi menjadi salah satu sorotan sejak program ini diperluas secara nasional. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) membutuhkan tenaga yang bertanggung jawab mengawasi kualitas dan kandungan gizi makanan. Namun, keterbatasan tenaga ahli gizi membuat Badan Gizi Nasional (BGN) membuka
peluang bagi lulusan bidang lain, seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pengolahan makanan, dan keamanan pangan untuk mengisi kebutuhan tenaga tersebut. Kebijakan ini memunculkan
pertanyaan mengenai standar kompetensi tenaga yang bertanggung jawab
memastikan makanan bergizi bagi jutaan penerima manfaat.
Persoalan serupa kini mencuat dalam rencana operasional klinik Kopdes Merah Putih. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa klinik tersebut nantinya tidak
selalu diwajibkan memiliki dokter. Pemerintah akan mempertimbangkan ketersediaan tenaga medis di masing-masing daerah sebelum menentukan penempatan dokter di fasilitas kesehatan milik koperasi desa tersebut.
Dante beralasan, pemenuhan dokter di puskesmas masih menjadi prioritas pemerintah. Berdasarkan data
Kementerian Kesehatan per Agustus 2026, sebanyak 38 persen puskesmas di
Indonesia masih mengalami kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jumlah kebutuhan untuk mengisi kekosongan tersebut mencapai 6.927 orang. Jika kebutuhan dokter di
puskesmas sudah terpenuhi, tenaga medis yang tersedia baru dapat ditempatkan di klinik Kopdes.
Meski tanpa dokter, klinik Kopdes disebut tetap dapat memberikan pelayanan dengan melibatkan tenaga kesehatan lain,
seperti perawat dan bidan. Namun, pedoman teknis pelayanan klinik yang memiliki dokter dan yang tidak memiliki
dokter akan dibedakan. Kementerian Kesehatan juga masih membahas sejumlah aspek, mulai dari regulasi,
keterlibatan BPJS Kesehatan, mekanisme pembayaran hingga akses masyarakat. Artinya, ketentuan operasional tersebut belum sepenuhnya final.
Dua kebijakan ini memperlihatkan tantangan besar pemerintah dalam menjalankan program berskala nasional. MBG membutuhkan jaminan kualitas gizi, sementara klinik Kopdes membutuhkan
standar pelayanan kesehatan yang memadai. Pertanyaannya, apakah pemerintah lebih mengutamakan kecepatan memperluas program
dibanding memastikan kesiapan sumber daya manusia profesional? Sebab,
program yang menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat tidak cukup hanya bermodal anggaran besar,
pembangunan fasilitas, dan target jutaan penerima manfaat. Kualitas tenaga yang menjalankan program semestinya menjadi prioritas utama.