BERITANEWS44.MY.ID,JAKARTA – Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengannya. Anggaran tersebut
berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024 hingga 2026.
Temuan tersebut disampaikan ICW melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026). Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi
Indonesia. Perusahaan tersebut terafiliasi dengan Raffi Ahmad yang saat ini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dari delapan paket tersebut, lima di antaranya berasal dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Pengadaan itu meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta,
Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta, Instagram Story sebesar Rp575,65 juta, kehadiran Raffi Ahmad dalam acara senilai Rp2,52 miliar, serta penayangan konten TikTok sebesar Rp144,42 juta. Totalnya mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP dengan total nilai hampir Rp10,8 miliar. Rinciannya, pengadaan jasa influencer engagement pada Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 sebesar Rp3,59 miliar, influencer engagement pembangunan
BINS pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 sebesar Rp3,6 miliar.
ICW mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Organisasi antikorupsi itu menilai kementerian
sebenarnya telah memiliki biro hubungan masyarakat dan perangkat komunikasi publik sendiri. Selain itu, ICW menyoroti spesifikasi sejumlah paket pengadaan yang secara langsung mencantumkan
akun media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempersempit persaingan penyedia jasa dalam pengadaan pemerintah.
Persoalan lain yang disoroti adalah potensi konflik kepentingan. Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment
Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, sementara Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. ICW menilai hubungan kepemilikan perusahaan dengan pejabat publik yang ditunjuk
Presiden perlu mendapat perhatian serius, terutama karena kontrak dengan KKP berlangsung setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
Atas temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen kontrak, mulai dari kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, bukti pembayaran hingga laporan hasil pekerjaan. ICW juga meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal
melakukan audit untuk menguji kewajaran harga dan kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan kementerian. Hingga siaran pers ICW diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Raffi Ahmad
maupun kedua kementerian terkait. ICW menegaskan bahwa penggunaan uang rakyat harus transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.