BERITANEWS44.MY.ID,Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor kembali menguat di parlemen. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan
mempertegas ketentuan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis
(5/11/2026). Menurutnya, salah satu poin yang akan ditegaskan dalam RUU tersebut adalah kemungkinan penjatuhan pidana mati terhadap koruptor sesuai ketentuan perundang-undangan.
Habiburokhman menjelaskan, hukuman mati sebenarnya bukan aturan baru dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan tersebut masih berlaku berdasarkan
peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP yang mulai berlaku pada 2026.
Ia juga memberikan gambaran bahwa korupsi dalam situasi tertentu, seperti
ketika terjadi bencana atau krisis nasional, dapat menjadi salah satu kondisi yang relevan dengan penerapan ancaman pidana mati. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Selain mempertegas ancaman hukuman bagi koruptor, RUU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan hingga
pengembalian aset hasil kejahatan. DPR menyatakan aturan tersebut harus tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.