BERITANEWS.BIZ.ID,JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah
diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun akhirnya memasuki tahap akhir pembahasan di DPR RI. Regulasi yang
dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi tersebut
dijadwalkan masuk agenda pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB. Agendanya adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati kelanjutan RUU tersebut ke rapat paripurna setelah pembahasan tingkat I rampung pada
Rabu (18/11/2026). Seluruh delapan fraksi di DPR menyatakan setuju agar rancangan regulasi tersebut dibawa ke tahap pengesahan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut RUU Perampasan Aset merupakan penantian panjang
masyarakat. Dia juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak 2025.
Salah satu substansi penting dalam RUU ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana
terhadap pelaku melalui mekanisme pengadilan. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik serta
pengelolaan aset hasil tindak pidana. Jika disetujui dalam rapat paripurna, Indonesia akan memiliki instrumen hukum baru untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan.