BERITANEWS44.COM,Digitalisasi bantuan sosial (bansos) tidak hanya berkaitan dengan pembaruan sistem dan integrasi data pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, keberadaan relawan dibutuhkan karena tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi.
Menurutnya, ada masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar, ada yang belum memahami cara menggunakan layanan digital, dan ada pula yang masih merasa kurang percaya diri ketika melakukan pendaftaran secara mandiri.
Karena itu, agen perlindungan sosial diharapkan dapat membantu warga, terutama mereka yang membutuhkan pendampingan untuk memasukkan data ke dalam sistem.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pendataan penerima bansos agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Kemensos juga mengembangkan sistem digitalisasi yang mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah. Data kependudukan, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, serta pelanggan listrik menjadi sejumlah informasi yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan kelayakan.
Gus Ipul menyebut uji coba program telah dilakukan di Banyuwangi. Selanjutnya, penerapan diperluas ke beberapa kabupaten dan kota, termasuk Semarang.
Dalam uji coba tersebut, sekitar 60 persen masyarakat Banyuwangi disebut melakukan pendaftaran ulang atau mengajukan bantuan sosial. Sekitar 10 persen di antaranya mendaftar secara mandiri, sedangkan sisanya dibantu agen perlindungan sosial.
Kemensos berharap pendampingan ini dapat mengurangi hambatan akses layanan, khususnya bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
Di sisi lain, pemerintah masih mengakui bahwa data penerima bansos belum sepenuhnya akurat. Karena itu, pembaruan data dan penguatan sistem tetap menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap.
Keterlibatan relawan diharapkan membuat proses pendataan lebih mudah dijangkau masyarakat, tanpa mengesampingkan verifikasi dan persyaratan penerima bantuan yang berlaku.