BERITANEWS44.COM,Sejumlah warganet mengaku rekening bank mereka diblokir atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam salah satu surat yang beredar, pihak bank menyebut pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan kantor pajak terkait informasi atau bukti kepemilikan harta kekayaan.
Dalam surat tersebut, pemblokiran disebut membatasi transaksi keluar, sementara dana masuk masih dapat diterima. Pengunggah juga mengeluhkan minimnya pemberitahuan sebelum rekening diblokir.
Lantas, apakah rekening memang bisa diblokir karena tunggakan pajak?
Berdasarkan ketentuan penagihan pajak, DJP memang memiliki kewenangan meminta pemblokiran rekening penanggung pajak yang memiliki utang pajak sesuai prosedur hukum. Pemblokiran bukan tindakan yang semestinya dilakukan tanpa dasar administrasi dan dokumen penagihan.
Pembukaan blokir juga tidak selalu berlangsung otomatis. DJP menjelaskan bahwa pencabutan pemblokiran dapat diajukan dengan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk bukti pelunasan utang pajak dan biaya penagihan.
Meski begitu, surat yang beredar belum cukup untuk membuktikan bahwa semua rekening yang diblokir mengalami kasus atau prosedur yang sama. Setiap kejadian perlu diperiksa berdasarkan surat resmi, alasan pemblokiran, serta tahapan penagihan yang telah dilakukan.
Jika rekening diblokir, nasabah sebaiknya meminta salinan dasar pemblokiran kepada bank dan mengonfirmasi statusnya langsung kepada kantor pajak terkait melalui kanal resmi.
Penegakan aturan pajak perlu berjalan sesuai hukum. Di sisi lain, penjelasan yang transparan juga penting agar masyarakat memahami alasan pembatasan akses terhadap uang mereka sendiri.
#Pajak #DJP #RekeningDiblokir #Perbankan #Berita