BERITANEWS44.COM,Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
sebesar Rp3.000 per porsi. Kebijakan yang diklaim dapat menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun tersebut justru menuai kekhawatiran dari kalangan
pelaksana program. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menilai pembatasan itu berpotensi
menyulitkan operasional dapur, terutama yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aturan baru tersebut diterbitkan untuk mencegah pembengkakan biaya operasional yang sebelumnya
menggunakan mekanisme at cost atau berdasarkan pengeluaran riil. Menurutnya, biaya operasional yang semula ditetapkan Rp3.000 per porsi dalam praktiknya bisa mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000.
Sudaryono mengklaim pembatasan baru tersebut berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp3 triliun hingga akhir tahun.
Namun, kebijakan tersebut mendapat sorotan dari Sekretaris Jenderal DPP HMD
GEMAS Indonesia, Yusuf Supriadi. Ia meminta BGN mengevaluasi kembali dampak pembatasan biaya operasional, terutama terhadap dapur dengan jumlah penerima manfaat terbatas. Menurutnya, anggaran Rp3.000 per porsi harus
mencukupi berbagai kebutuhan, mulai dari listrik, gas, BBM kendaraan distribusi, internet, hingga honor relawan, ahli gizi dan staf administrasi.
Yusuf mencontohkan, apabila sebuah SPPG melayani 1.500 penerima manfaat, anggaran operasional maksimal yang tersedia hanya Rp4,5 juta per hari
pelayanan. Padahal, sejumlah kebutuhan operasional bersifat tetap dan tidak
otomatis berkurang meskipun jumlah porsi yang diproduksi lebih sedikit. Ia juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut
berujung pada pengurangan relawan atau membuat dapur kesulitan mempertahankan operasionalnya.
Yusuf menegaskan, semangat efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadikan relawan dan tenaga pelaksana sebagai pihak yang menanggung konsekuensi
kebijakan. Apalagi, biaya operasional juga mencakup kebutuhan penting untuk menjaga kebersihan, keamanan pangan, dan kelancaran distribusi makanan.
Persoalannya, ketika pemerintah mengejar penghematan triliunan rupiah, apakah kebutuhan riil dapur SPPG dan
kesejahteraan para pekerjanya sudah benar-benar diperhitungkan?