Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

BGN Batasi Biaya Operasional MBG Maksimal Rp3.000 per Porsi, Buat SPPG Kalang Kabut

Sabtu, 31 Oktober 2026 | Oktober 31, 2026 WIB Last Updated 2026-10-31T03:24:54Z


BERITANEWS44.COM,Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 

sebesar Rp3.000 per porsi. Kebijakan yang diklaim dapat menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun tersebut justru menuai kekhawatiran dari kalangan 

pelaksana program. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menilai pembatasan itu berpotensi 

menyulitkan operasional dapur, terutama yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aturan baru tersebut diterbitkan untuk mencegah pembengkakan biaya operasional yang sebelumnya 

menggunakan mekanisme at cost atau berdasarkan pengeluaran riil. Menurutnya, biaya operasional yang semula ditetapkan Rp3.000 per porsi dalam praktiknya bisa mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000. 

Sudaryono mengklaim pembatasan baru tersebut berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp3 triliun hingga akhir tahun.

Namun, kebijakan tersebut mendapat sorotan dari Sekretaris Jenderal DPP HMD 

GEMAS Indonesia, Yusuf Supriadi. Ia meminta BGN mengevaluasi kembali dampak pembatasan biaya operasional, terutama terhadap dapur dengan jumlah penerima manfaat terbatas. Menurutnya, anggaran Rp3.000 per porsi harus 

mencukupi berbagai kebutuhan, mulai dari listrik, gas, BBM kendaraan distribusi, internet, hingga honor relawan, ahli gizi dan staf administrasi.

Yusuf mencontohkan, apabila sebuah SPPG melayani 1.500 penerima manfaat, anggaran operasional maksimal yang tersedia hanya Rp4,5 juta per hari 

pelayanan. Padahal, sejumlah kebutuhan operasional bersifat tetap dan tidak 

otomatis berkurang meskipun jumlah porsi yang diproduksi lebih sedikit. Ia juga mengkhawatirkan kebijakan tersebut 

berujung pada pengurangan relawan atau membuat dapur kesulitan mempertahankan operasionalnya.

Yusuf menegaskan, semangat efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadikan relawan dan tenaga pelaksana sebagai pihak yang menanggung konsekuensi 

kebijakan. Apalagi, biaya operasional juga mencakup kebutuhan penting untuk menjaga kebersihan, keamanan pangan, dan kelancaran distribusi makanan. 

Persoalannya, ketika pemerintah mengejar penghematan triliunan rupiah, apakah kebutuhan riil dapur SPPG dan 

kesejahteraan para pekerjanya sudah benar-benar diperhitungkan?
×
Berita Terbaru Update