Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

4 syarat tanpa kompromi bagi PKL di Bandung, jualan Maksimal 12 jam dan wajib clean!

Kamis, 29 Oktober 2026 | Oktober 29, 2026 WIB Last Updated 2026-10-29T15:57:56Z
BERITANEWS44.COM,Pemerintah Kota Bandung mempertegas langkah strategis dalam penataan bangunan liar (bangli) dan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan perkotaan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa seluruh proses penataan dan penertiban harus dilaksanakan secara tegas dan tertib, namun tetap mengedepankan pendekatan yang ramah serta humanis.

Pernyataan tersebut disampaikan Farhan saat membuka acara Pelatihan Prakarsa bagi Sekcam dan Seklur Batch 2 yang berlangsung di Novotel Bandung.

Kebijakan ini menarik perhatian publik luas karena berfokus pada upaya mengembalikan fungsi ruang publik tanpa mematikan roda ekonomi masyarakat kecil.

Dalam pengarahannya di hadapan jajaran kewilayahan, Farhan menekankan bahwa penataan ruang kota merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur Pemkot Bandung.

Peran Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan Sekretaris Kelurahan (Seklur) menjadi sangat vital karena mereka berinteraksi langsung dengan warga di lapangan sehari-hari.

Farhan menegaskan bahwa keberhasilan penertiban lingkungan bukan semata-mata hasil kerja tunggal seorang kepala daerah, melainkan buah kolaborasi dari aparatur kewilayahan.

“Ini adalah hasil kerja bapak ibu semua di sini. Bukan hasil kerja seorang wali kota. Tugas pemimpin adalah menstimulasi dan mengaktifkan kewilayahan untuk melakukan penataan dan penertiban,” jelasnya.

Menurutnya, aparatur pemerintah di tingkat lapangan harus mampu menampilkan wajah pemerintahan yang tegas dalam menegakkan aturan hukum, namun tetap persuasif dan manusiawi saat berhadapan dengan para pedagang.

Guna menciptakan keteraturan di ruang publik, Pemkot Bandung menetapkan empat prinsip utama yang wajib dijadikan standar operasional bagi seluruh PKL.

Aturan ini meliputi batasan fisik lapak, standar kebersihan, hingga durasi operasional jualan:

1. Dilarang Menggunakan Bangunan Permanen

Pedagang tidak diperbolehkan mendirikan tempat jualan berstruktur permanen di area publik.

2. Dilarang Menggunakan Bangunan Semipermanen

Lapak usaha wajib bersifat bongkar pasang (portable) tanpa struktur semipermanen.

3. Wajib Menjaga Kebersihan (Wajib Clean)

Pedagang diwajibkan datang ke lokasi usaha dalam kondisi bersih dan meninggalkan area tersebut kembali dalam keadaan bersih.

4. Pembatasan Waktu Berjualan

Seluruh aktivitas perdagangan PKL dibatasi durasi operasionalnya maksimal 12 jam dalam sehari.

Wali Kota Bandung menegaskan bahwa keempat poin tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi.

“Empat ini saya enggak ada kompromi. Kompromi lainnya silakan disesuaikan dengan empat syarat ini,” katanya.

Prinsip tegas ini diterapkan untuk menjamin bahwa aktivitas ekonomi warga dapat berlangsung secara tertib tanpa merampas hak masyarakat umum dalam memanfaatkan fasilitas kota.

Trotoar bagi pejalan kaki, saluran drainase, dan fasilitas umum lainnya harus dikembalikan sesuai dengan fungsi aslinya.

Di sisi lain, Pemkot Bandung menyadari pentingnya menjaga keberlangsungan pendapatan masyarakat.

Oleh sebab itu, penataan kota tidak cukup dilakukan hanya melalui tindakan penertiban atau penggusuran, melainkan perlu disertai pembentukan keteraturan ruang usaha yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Farhan menilai penataan PKL pada hakekatnya merupakan sebuah langkah penataan perilaku dan tata ruang yang komprehensif.

“Yang kita lakukan lebih dari sekadar penataan pendirian, tapi sebuah rekayasa sosial,” tambahnya.

PKL dipandang sebagai bagian dari penggerak ekonomi kerakyatan yang perlu dikelola melalui pendekatan yang tepat.

Melalui penataan yang konsisten dari aparatur kewilayahan, kegiatan usaha dapat terus berjalan secara legal, kebersihan lingkungan terjaga, serta kenyamanan dan aksesibilitas publik dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.


×
Berita Terbaru Update